Tulangbawang (Legacy): Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan (Dapil) VI Tulangbawang, Tulangbawang Barat dan Mesuji, Putra Jaya Umar, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat melaksanakan reses di wilayah dapilnya pada 26 Februari hingga 5 Maret 2026.
Dalam dialog bersama warga, sejumlah persoalan mencuat mulai dari kerusakan infrastruktur jalan, pajak kendaraan bermotor, irigasi pertanian hingga tunggakan BPJS Kesehatan.
Putra Jaya Umar mengatakan, keluhan paling dominan yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan kondisi jalan yang banyak mengalami kerusakan. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya terjadi pada jalan provinsi, tetapi juga jalan kabupaten, jalan lingkungan hingga jalan usaha tani.
“Keluhan terbesar masyarakat soal infrastruktur jalan. Mulai dari jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan lingkungan sampai jalan usaha tani yang sangat dibutuhkan untuk aktivitas ekonomi,” ujarnya, Jumat (6/3).
Selain kerusakan jalan, warga juga menyoroti dampak kendaraan bertonase berlebih atau over dimension over load (ODOL) yang dinilai turut mempercepat kerusakan jalan di sejumlah wilayah.
Di sisi lain, masyarakat juga mengeluhkan kebijakan pajak kendaraan bermotor, khususnya penerapan opsen pajak yang dirasakan semakin membebani.
Menurut Putra Jaya, warga merasa seperti membayar pajak ganda karena selain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), kini juga dikenakan opsen pajak dengan besaran yang hampir sama.
“Masyarakat berharap ada kebijakan yang bisa meringankan, apakah opsennya bisa dikurangi atau ada solusi lain supaya tidak terlalu memberatkan,” katanya.
Keluhan lain yang turut mencuat adalah terkait tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Banyak warga berharap pemerintah memberikan kebijakan pemutihan atau penghapusan tunggakan agar kepesertaan mereka dapat kembali aktif.
“Banyak masyarakat berharap ada kebijakan untuk menolkan tunggakan BPJS atau memberikan keringanan, sehingga mereka bisa kembali mendapatkan layanan kesehatan,” ungkapnya.
Selain itu, sektor pertanian juga menjadi perhatian dalam reses tersebut, terutama terkait persoalan irigasi dari Bendungan Way Rarem. Menurut Putra Jaya, meski debit air bendungan melimpah saat musim hujan, distribusi air ke lahan pertanian belum maksimal karena banyak saluran irigasi tersumbat sampah dan eceng gondok.
Akibatnya, air tidak dapat mengalir dengan baik ke area persawahan sehingga petani harus bergiliran mendapatkan pasokan air.
“Air di bendungan melimpah, bahkan sampai dibuang ke sungai. Tapi di sisi lain sawah petani justru kekurangan air karena saluran irigasi tersumbat,” jelasnya.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai serta Kementerian terkait agar dilakukan normalisasi saluran irigasi.
Putra Jaya juga mengungkapkan harapan masyarakat agar jaringan irigasi Way Rarem yang sebelumnya direncanakan mampu mengairi tiga kecamatan dapat kembali dimaksimalkan.
Menurutnya, salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah melakukan perbaikan dan perkerasan pada saluran sekunder dan tersier agar distribusi air lebih efektif hingga ke lahan pertanian.
“Kalau saluran ini diperbaiki dan diperkeras, air bisa sampai ke sawah petani secara maksimal. Dengan begitu, hasil pertanian juga diharapkan meningkat,” pungkasnya. (Jek)
About the Author
